CARITAU KUDUS – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki mengakui kemudahan akses permodalan lewat perbankan bagi pelaku UMKM memang masih ada kendala.

“Secara regulasi,  penyaluran KUR hingga plafon pinjaman Rp100 juta seharusnya bisa tanpa agunan. Kenyataan perbankan masih memberlakukan agunan,” kata Teten saat mengunjungi pameram UKM di Kudus, Jumat (4/11/2022).

Karenanya, lanjut Menkop,  evaluasi masih terus dilakukan sebagai upaya memudahkan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah serta menghindarkan perbankan mengalami kredit macet.

“Upaya lain untuk memudahkan akses permodalan bagi mereka, yakni dengan Inisiatif klaster percontohan,” katanya.

Misal, UMKM yang terhubung perdagangan elektronik bisa memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) klaster dengan plafon pinjaman hingga Rp500 juta.

Hal itu, karena pelaku UMKM yang tergabung dalam klaster ada kepastian bahwa ada pasarnya, sehingga potensi kredit macet rendah.

"Saat ini sedang dilakukan percobaan di beberapa sektor, juga upaya kita memudahkan UMKM mengakses KUR dan mencari solusi bagi perbankan supaya mereka tidak macet," ujarnya.

Upaya ini dilakukan agar  enyaluran kredit perbankan melalui program KUR untuk pelaku UMKM pada tahun 2024 bisa meningkat sesuai yang ditargerkan menjadi 30%.

"Saat ini, penyaluran KUR untuk UMKM baru berkisar 20-an persen dari total penyaluran KUR," ujarnya.

Bersamaan dengan peningkatan target tersebut, pemerintah juga menambah alokasi dana KUR dari Rp373 triliun pada tahun ini meningkat menjadi Rp460 triliun pada tahun depan.

Teten menjelaskan sebagai upaya  meningkatkan capaian penyaluran KUR untuk UMKM,  pemerintah juga mendorong bank menggunakan pendekatan teknologi.

"Karena saat ini ada yang memberikan pinjaman tanpa agunan, tetapi pencatatan keuangan pelaku UMKM yang hendak diberi pinjaman juga harus dilakukan secara digital agar bisa dianalisa kelayakannya, sehingga perbankan juga tidak khawatir memberi pinjaman," kata Teten.(HAP)