CARITAU JAKARTA - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DKI Jakarta menyatakan dukungannya untuk Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) untuk kembali menjabat Ketua Umum (Ketum) PKB.

Hal tersebut dikatakan Ketua Umum PKB DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas saat melakulan deklarasi dukungan terhadap Gus Muhaimin di Kantor DPW PKB DKI, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur, Kamis (15/8/2024).

"Kami segenap pengurus DPW dan DPC, se-DKI Jakarta sampai tingkat PAC (Pengurus Anak Cabang) mendukung Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum (PKB) periode 2024 - 2029," kata Hasbiallah Ilyas, Kamis (15/8/2024).

Diungkapkan Hasbiallah, dukungan terhadap Muhaimin dilatarbelakangi perolehan suara PKB, baik ditingkat pusat maupun DKI Jakarta. Menurutnya, kenaikan perolehan suara legislatif karena arahan Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum.

"Alhamdulillah dari 58 kursi yang sekarang di Senayan ini aman semuanya dan akan ada penambahan dari kenaikan jumlah suara ini menjadi 81 kursi," ungkap Hasbi.

Sementara untuk perolehan kursi legislatif di Jakarta, Hasbi mengklaim, kenaikan yang terjadi merupakan yang terbesar dalam sejarah sejak PKB berdiri. "Di DKI Jakarta semenjak PKB berdiri, menjadi capaian terbesar yakni 10 kursi," jelasnya.

Tak cuma itu, ia juga menegaskan, semenjak PKB dipimpin Muhaimin, kondisi partai berlambang bola dunia dengan sembilan bintang itu stabil. Bahkan jumlah kader terus bertambah, serta memiliki etos kerja yang maksimal.

Sekedar diketahui, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan melakukan pemilihan ketua umum melalui agenda Muktamar PKB yang dijadwalkan digelar di Bali pada 24-25 Agustus 2024 mendatang.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Syaiful Huda menyatakan saat ini Muhaimin Iskandar alias Gus Muhaimin masih menjadi satu-satunya calon. Muhaimin adalah Ketua Umum PKB yang telah menjabat sejak 2005.

"Sampai saat ini belum ada kandidat lain selain Gus Muhaimin," kata Huda beberapa waktu lalu.

Selain pemilihan ketua umum, Huda berujar Muktamar PKB juga bakal membahas topik-topik lain. Di antaranya rekomendasi kebijakan politik dan ekonomi untuk internal dan eksternal partai. (DID)