CARITAU SURABAYA – Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya menyorot rencana Pemkot Surabaya menambah ratusan pegawai pelayan publik pada tahun anggaran 2022 yang akan ditugaskan di kantor kelurahan. 

"Jangan sampai ada lagi, warga melapor melihat pegawai kelurahan hanya duduk-duduk baca koran aaja," kata  Josiah Michael, anggota Komisi A DPRD Surabaya, Selasa (11/1/2022).

Penambahan rekrutan bakal membuat jumlah SDM di tiap-tiap kelurahan di Kota Surabaya mengalami peningkatan antara 20 hingga 22 personel.

Josiah menegaskan, dewan tidak ingin mendengar kabar ada pegawai di kelurahan yang kebingungan harus mengerjakan apa menyusul adanya penambahan pegawai.

"Kami meminta penambahan pegawai tersebut harus diiringi dengan peningkatan layanan yang signifikan," ujar legislator dari Fraksi PSI ini.

Ia menambahkan, pegawai kelurahan harus sigap dan peka terhadap kondisi sekitar, terutama soal aduan warga yang harus ditindaklanjuti, bahkan diselesaikan di kelurahan pada hari yang sama. Jika tidak bisa menangani, minimal bisa segera disampaikan dan tidak dibiarkan menumpuk di kantor kelurahan.

"Pengadaan tambahan pegawai ini juga harus benar-benar melalui perencanaan SDM dan analisis beban kerja yang matang. Harus dipikirkan juga skema evaluasi yang transparan, supaya semua warga bisa ikut berpartisipasi mengawasi," ujarnya.

Josiah mengatakan, saat ini ada belasan ribu PNS di Kota Surabaya dan puluhan ribu juga tenaga kontrak yang dibiayai oleh APBD Surabaya. Penambahan ratusan pegawai kelurahan akan menambah daftar pegawai pelayan publik di Kota Surabaya.

Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) dan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Surabaya terkait, harus ikut bertanggung jawab memastikan seluruh belanja pegawai ini tepat sasaran, termasuk penambahan pegawai di kelurahan ini.

"Akhir tahun harus dibuka hasil evaluasinya. Bikin evaluasinya daring saja di laman masing-masing OPD, supaya banyak yang bisa partisipasi dan irit anggaran," katanya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya berpesan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Surabaya tidak berada dalam zona nyaman saat dimulainya penerapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru 2022.

Wali Kota Eri meminta seluruh jajarannya untuk terus bersemangat dan berempati untuk melayani seluruh warga Kota Surabaya.

"Saya membutuhkan inovasi untuk warga Surabaya, maka jangan pernah dalam zona nyaman," tandas Eri saat apel pagi di halaman Balai Kota Surabaya pada Selasa tadi. (HAP)