CARITAU JAKARTA - Parpol pemilik kursi di DPRD DKI hasil Pemilu 2019 maupun parpol peserta Pemilu 2024 tampak diam dan tidak melakukan gugatan terhadap pelanggaran Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2024.

Dalam PKPU No 6/2023 disebutkan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD DKI Jakarta sebanyak 10 dapil dan 106 anggota DPRD DKI Jakarta.

Padahal jika mendasarkan pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, alokasi kursi anggota DPRD DKI Jakarta seharusnya 120 kursi.

Atas sikap diam tersebut, Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS) M Syaiful Jihad meragukan kesiapan parpol di DKI Jakarta dalam menghadapi gelaran Pemilu 2024 yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang.

"Kenapa parpol DKI Jakarta tidak melakukan protes? Tidak melakukan gugatan? Sehingga keterwakilan rakyat di DPRD DKI Jakarta menjadi tidak maksimal," kata Syaiful dalam keterangannya, Sabtu (25/2/2023).

Syaiful menerangkan, dengan jumlah penduduk DKI Jakarta mengacu data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) tahun 2022 berjumlah 11.249.595 jiwa, maka secara otomatis jumlah kursi anggota DPRD DKI Jakarta bertambah. 

UU No 7/2017 Pasal 188 (1) dan Pasal 188 (2), serta UU No 29/2007 Pasal 12 (4) secara jelas mengatur jumlah kursi bertambah dari 106 menjadi 120 kursi.

"Jadi tidak layak parpol DKI Jakarta berbicara akan memperjuangkan aspirasi rakyat, akan memperjuangkan kepentingan rakyat Jakarta. Karena menperjuangan kepentingan sendiri saja tidak siap. Tidak berani," pungkas Syaiful. (DID)