CARITAU JAKARTA – Ratusan massa yang terdiri dari Partai Buruh, Serikat Buruh, mahasiswa dan korban penggusuran di Jakarta memperingati hari International Women Day dengan menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/3/2022). 

Berdasarkan pantauan Caritau.com, ratusan masa itu terlihat memadati gerbang utama gedung DPR RI membawa spanduk, bendera, dan umbul-umbul simbol organisasi masing-masing. 

Dalam aksinya, massa yang di dominasi oleh perempuan itu turut menyuarakan penolakan isu perpanjangan masa jabatan presiden. 

Kordinator aksi Internasional Women  Day dan Pengurus Partai Buruh, Dian Septianti mengatakan perpanjangan masa jabatan presiden merupakan hal yang tidak demokratis. 

Dian mengungkapkan perpanjangan masa jabatan presiden apabila disahkan oleh pemerintah merepresentasikan negara sebagai negara kekuasaan bukan lagi sebagai negara hukum. 

"Pemilu jangan ditunda, kami berharap kepada bapak presiden Jokowi kalau memang ini negara hukum janganlah pakai kepentingan untuk kekuasaan, ini bukan negara kekuasaan, Indonesia adalah negara hukum," ungkap Dian, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. 

Senada dengan Dian, salah satu perwakilan orator dari unsur buruh perempuan juga menyatakan penolakan terhadap usulan perpanjangan masa jabatan presiden. 

"Setuju kita tolak masa jabatan presiden diperpanjang?," Tanya orator dari atas mobil komando. 

Kemudian ratusan massa yang mendengarkan orasi tersebut secara serentak menjawab, "Setuju." 

Massa menilai para pengusul isu perpanjangan masa jabatan presiden diperpanjang merupakan pengkhianat demokrasi. 

"Para pengusul perpanjangan masa jabatan presiden nyata-nyata adalah pengkhianat demokrasi," sambung orator. 

Orator mengungkapkan, bahwa sejak reformasi amandemen terhadap UUD 1945 sudah dilakukan, sehingga jika jabatan presiden diperpanjang, berarti menyalahi hukum yang berlaku di Indonesia.  

"Amandemen UUD 1945 telah menetapkan masa jabatan presiden lima tahun dan ditetapkan maksimal 2 periode," pungkasnya. (GIBS)