CARITAU JAKARTA – Pemerintah telah menetapkan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada 2022 sebesar Rp451 triliun, atau turun dibanding 2021 sebesar Rp744,77 triliun, juga lebih rendah dibanding 2020 sebesar Rp695,2 triliun.

"Terkait dengan pemulihan ekonomi nasional, ini disiapkan anggaran di tahun 2022 sebesar Rp451 triliun,” kata kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers virtual, Minggu (16/1/2022)

Airlangga mengatakan, dana PEN 2022 terbagi menjadi tiga, yakni kesehatan, perlindungan sosial dan terkait fasilitas fiskal untuk beberapa sektor UMKM maupun korporasi. 

“Nah yang sudah disetujui Presiden, pertama terkait insentif fiskal properti atau PPN ditanggung pemerintah," kata Airlangga 

Menurutnya, insentif fiskal properti atau Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) akan diperpanjang hingga Juni mendatang.

"Untuk rumah susun atau rumah tapak dengan nilai Rp2 miliar diberikan sebesar 50% PPN DTP. Diperhitungkan sejak awal kontrak dan diharapkan rumah itu akan selesai dalam waktu Sembilan bulan. Dan kemudian 20% PPN DTP untuk harga jual antara Rp2-5 miliar," ucapnya.

Program lain yang akan dijalankan dalam waktu dekat adalah front loading bantuan sosial atau strategi penggelontoran dana bantuan lebih awal dalam jumlah besar di awal tahun. 

Presiden Joko Widodo telah menyetujui kebijakan itu disalurkan pada kuartal pertama 2022.

"Yaitu perluasan bantuan tunai bagi pedagang kaki lima (PKL), warung dan nelayan dengan jumlah peserta diperkirakan 2,76 juta orang, yaitu Rp1 juta buat PKL dan pemilik warung, Rp1,76 juta nelayan, serta penduduk ekonomi miskin ekstrem dengan besaran yang diberikan Rp600 ribu per penerima," kata Airlangga. (HAP)