CARITAU WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat Joe Biden menilai kerja sama yang dibangun Elon Musk dengan negara lain layak untuk diperhatikan dan diawasi. Hal itu diungkapkan Biden usai Elon Musk berhasil mengakuisisi twiter dengan nilai transaksi senilai 44 miliar dolar AS (sekitar Rp 634 triliun). 

Salah satu hal yang tengah disoroti oleh Biden itu yakni soal dua pihak yang diduga ada di belakang Elon Musk yaitu Kerajaan Qatar serta Pangeran Saudi Alwaleed bin Talal. Diketahui Pangeran Arab itu memiliki saham yang besar di Twitter. 

Baca Juga: Belum Lama Dibeli Elon Musk, Valuasi Twitter Jatuh Jadi 20 Miliar USD

Awalnya salah satu awak media dalam acara konferensi pers yang digelar di Gedung Putih menanyakan langsung kepada Biden terkait apakah Elon Musk pantas jadi ancaman AS. 

"Apakah menurut anda Elon Musk bisa menjadi ancaman bagi kemananan nasional AS dan haruskah AS, berdasarkan kemampuan yang Anda miliki, menyelidiki akuisisi bersama Twitter dengan negara asing, termasuk Saudi?" tanya awak media. 

Menanggapi pertanyaan itu, Biden mengatakan bahwa kerja sama atau hubungan teknis yang dibangun Elon Musk bersama dengan negara lain menurutnya layak untuk diperhatikan dan diawasi. Namun Biden menolak berspekulasi lebih jauh mengenai kerja sama tersebut. 

"Kerja sama dan atau hubungan teknis Elon Musk bersama dengan negara lain layak untuk diperhatikan. Apakah dia melakukan sesuatu yang tidak pantas? Saya tidak bilang begitu. Saya bilang itu layak untuk diawasi dan hanya itu yang akan saya katakan," ungkap Biden, seperti dilansir Reuters, Senin (14/11/2022).

Sebagai informasi tambahan, hubungan antara Elon Musk dengan Pangeran Saudi dan Kerajaan Qatar menjadi perbincangan dunia internasional.

Sebab keduanya kini menjadi investor terbesar di Twiter pasca perusahan media sosial tersebut  berubah menjadi media privat. 

Alwaleed bin Talal diketahui adalah salah satu pangeran Arab Saudi sebagai pemegang saham lama di twiter yang telah memiliki puluhan juta saham Twiter saat masih berkedudukan sebagai perusahaan publik. Hal itu yang kemudian telah menjadikan Pangeran Arab Saudi itu sebagai investor terbesar kedua di Twiter. 

Dalam dokumen pengajuan, Pangeran Alwaleed bin Talal bersama Kingdom Holding Company (KHC) Arab Saudi diketahui telah memilih untuk melanjutkan kepemilikan mereka atas saham Twitter senilai 1,89 miliar dollar AS (sekitar Rp 29,2 triliun) setelah proses akuisisi terhadap twiter yang dilakukan oleh Elon Musk rampung. 

Sementara itu, selain Arah Saudi, kerajaan Qatar melalui anak perusahaan dari Sovereign Wealth Fund (SWF) diketahui juga telah berinvestasi di Twiter dengan nilai 375 juga dollar AS (sekitar Rp 5,8 triliun) dalam akuisisi bersama dengan Elon Musk yang juga sebagai imbalan atas saham yang dimiliki perusahaan Musk. 

Berdasarkan Kepemilikan saham Twitter yang dimiliki oleh pemerintahan asing itulah yang ditenggarai menjadi sebab musabab munculnya polemik. Selain itu, peralihan perusahan Twitter yang dahulu milik publik dan saat kini resmi berubah menjadi perusahaan privat dengan segilintir investor diduga juga menjadi penyebab polemik. 

Sebab, Twitter dewasa kini tak lagi menjadi perusahaan publik yang harus melaporkan kegiatan perusahaannya secara publik lagi. Padahal, Twitter kini menjadi platform utama bagi semua orang, termasuk politisi AS untuk menyampaikan pendapat politik mereka kepada publik. (GIB)