CARITAU JAKARTA - Partai Golkar mulai menyiapkan poros baru pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Hal itu terlihat pada salah satu rekomendasi Rapat Pleno ke-VIII Dewan Pakar Partai Golkar pada Minggu (9/7/2023).

Dengan adanya poros baru ini dinilai lebih menguntungkan partai dalam pencapresan Ketua Umum (Ketum) Golkar Airlangga Hartarto.

Baca Juga: Survei LSI Denny JA: Mayoritas Masyarakat Terima Hasil KPU

"Membentuk poros baru di luar bakal koalisi pencapresan yang sudah ada, sejauh memenuhi Electoral-Presidential. Poros baru ini akan menguntungkan kedudukan dan posisi Partai Golkar, di mana Partai Golkar akan memiliki ‘kendaraan politik’ dalam pencapresan," tulis hasil rekomendasi Pleno ke VIII Dewan Pakar Golkar dikutip Selasa (11/7/2023).

Diketahui, saat ini telah terbentuk tiga koalisi partai politik untuk mengusung calon presiden. Koalisi pimpinan PDI yang mengusung Ganjar Pranowo, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang mendukung Prabowo Subianto, dan Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mendukung Anies Baswedan.

Poros baru di luar tiga koalisi tersebut disebutkan akan membangkitkan semangat kader dan calon legislatif (caleg) Golkar saat Pemilu 2024.

"Selain itu, poros baru ini akan membangkitkan moral seluruh Caleg Partai Golkar sebagai pejuang-pejuang partai di garis depan dalam menuju kemenangan Pileg Partai Golkar dalam Pemilu 2024," katanya.

Sekretaris Dewan Pakar (Seswankar) Golkar, Ganjar Razuni, setuju dengan rekomendasi tersebut. Selain soal poros baru, ada dua rekomendasi lain yang dihasilkan dari rapat pleno tersebut.

"Benar, saya selaku Seswankar bersama Kawankar merumuskan hasil Rapat Pleno VIII Dewan Pakar," tutur Razuni.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Golkar, Nurul Arifin, membantah adanya Munas Luar Biasa (Munaslub) untuk mengevaluasi pencapresan terhadap Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto. Dia menegaskan bahwa tidak ada pembicaraan mengenai hal tersebut.

"Iya dong tidak ada berbicara soal itu sama sekali,” kata Nurul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2023) kemarin.

Nurul mengatakan bahwa rekomendasi dari dewan pakar akan menjadi masukan bagi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar. "Itu jadi bahan masukan saja. Kami belum membahas. Itu menjadi bahan masukan saja," pungkasnya. (DID)

Baca Juga: Hilangkan Budaya Serangan Fajar, Muhammadiyah Berharap Pemilu Lahirkan Pemimpin Autentik