CARITAU MAKASSAR – Maraknya praktek mafia tanah di Indonesia menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Untuk itu Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menegaskan bahwa mafia tanah tak boleh diberi ruang di negeri ini. 

Menurutnya, mafia tanah sudah tak bisa ditolerir lagi dan harus diberantas dari tanah air Indonesia.

"Pemerintah akan memerangi mafia tanah all out dan itu sudah komitmen Presiden. Intinya kita komitmen memerangi mafia tanah," ungkap Menteri Sofyan Djalil usai meresmikan Renovasi Gedung Badan Pertanahan Sulawesi Selatan (Sulsel) di Kota Makassar, Rabu (5/1/2022).

Ia juga berharapa agar sertifikat tanah di Sulsel harus didaftarkan secara administrasi di BPN.

"Sengketa harus diselesaikan kalau ada mafia tanah nanti dibantu oleh Pak Kapolda dan Kapolri sangat komit hal ini dan di BPN juga begitu. Saya yakin suatu saat akan tertib," tandasnya.

Sementara itu, Kapolda Sulsel Irjen Pol Nana Sujana mengatakan, Polda Sulsel juga sudah membentuk Tim Satgas Mafia Tanah untuk memberantas keberadaannya.

"Kami dari Polda sudah ada Tim Satgas Mafia Tanah. Demikin juga di Kejaksaan di BPN. Selama ini kami terus meningkatkan koordinasi terkait mafia tanah," ungkapnya.

Kata dia, APH (Aparat Penegak Hukum) sampai saat ini terus melakukan koordinasi untuk secepat mungkin memberantas mafia tanah di Sulsel.

"Mafia tanah harus diberantas artinya ke depan kami berharap tidak ada lagi upaya-upaya mafia. Kami terus meningkatkan dan memberantas mafia tanah," jelasnya.

Sampai saat ini, lanjut Nana, sudah ada beberapa kasus yang ditangani Tim Satgas Mafia Tanah di antaranya Masjid Al-Markas, Kebun Binatang Makassar, dan Jalan Tol Lama

"Beberapa kasus kami sudah tingkatkan ke penyidikan," tandasnya. (KEK)