CARITAU JAKARTA - Meski bisa menjadi alat transportasi, namun penggunaan sepeda di Ibu Kota dianggap baru sebatas hobi. Apalagi pengguna sepeda di Jakarta juga tak banyak dibanding pengendara bermotor.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai, pemerintah daerah perlu menata ulang jalur sepeda yang ada di Ibu Kota. Tidak semua ruas jalan di Jakarta harus memiliki jalur sepeda, termasuk simpang Pasar Santa yang dikenal lalu lintasnya cukup semrawut dan ruas jalan yang tidak begitu besar.

Baca Juga: Menhan Prabowo Serahkan Pesawat Super Hercules C-130J ke TNI AU

Tak ayal jalur sepeda dan pedestrian di ruas jalan itu dibongkar menjadi jalan raya demi memperlancar lalu lintas kendaraan. Jika tak dibongkar, ucap dia, justru terjadi bottleneck.

“Ini kan masalahnya jalan kecil dan sempit, sudah begitu diperlebar dengan trotoar. Sebenarnya saya setuju dengan sepeda tapi jalur sepeda ini harusnya dibatasi atau dikendalikan,” kata Trubus pada Kamis (20/4/2023).

“Tidak setiap jalan harus ada jalur sepeda, dan pengguna sepeda di Jakarta ini baru sebatas hobi, bukan merupakan moda transportasi,” lanjutnya.

Menurut dia, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyiapkan jalur sepeda saat itu guna membangun paradigma masyarakat bahwa sepeda merupakan alat transportasi. Namun citra yang dibangun Anies itu justru bertolak belakang dengan sikap anak buahnya di pemerintahan yang jarang naik sepeda untuk bekerja di kantor.

“Kita (pemerintah) belum berani menetapkan bahwa sepeda sebagai moda transportasi. Harusnya kalau memang seperti itu kayak di negara-negara lain maka ditetapkan saja, jadi wajib seluruh ASN Pemprov DKI Jakarta pakai sepeda,” ujar Trubus.

Selain itu, keberadaan jalur sepeda yang tidak terurus dan lemah pengawasan juga kerap disalahgunakan oleh kelompok pedagang kopi keliling atau Starbucks Keliling (Starling). Bahkan para penjual kopi sampai menggelar tikar di pedestrian, dan memarkirkan sepedanya di jalur sepeda menjadi sebuah pangkalan.

“Karena minimnya pengawasan dan kemanfaatannya tidak optimal itulah yang menyebabkan munculnya penyalahgunaan dari kebijakan jalur sepeda. Itu harus ada penegakkan, karena hampir semua jalur sepeda kayak gitu, jadi bisa merusak estetika kota juga,” jelasnya.

Sementara untuk penutupan putar balik kendaraan atau u-turn di simpang Pasar Santa, kata dia, harus dilakukan secara bertahap. Dia menyebut, pemerintah dapat menutup u-turn tersebut ketika Jakarta ditinggal warganya untuk mudik ke kampung halaman.

“Kalau terlalu banyak u-turn kan bisa memicu kemacetan juga, jadi u-turn ditutup saja dan memang risikonya jadi jauh (pengendara putar balik) tapi itu kebijakan yang harus dilakukan,” imbuhnya.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta menutup putaran balik (u-turn) dan membongkar pedestrian dan jalur sepeda di kawasan Simpang Santa, Jakarta Selatan. Langkah ini diambil untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi di kawasan tersebut.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta berdalih, pihaknya melakukan perbaikan ukuran jalan raya yang terkait dengan bentuk fisik jalan (geometrik) di Simpang Jalan Wijaya I-Jalan Wolter Monginsidi-Jalan Suryo (lampu merah Santa), Jakarta Selatan untuk mengurai kemacetan dan menambah kenyamanan warga yang berlalu lintas.

“Penataan tersebut dilakukan agar distribusi kendaraan dapat berjalan lebih baik, seiring dengan semakin tingginya kemacetan di area tersebut,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Syafrin Liputo. (DID)

Baca Juga: Aksi 1000 Lilin dan Doa Bersama Untuk Sepak Bola