CARITAU JAKARTA - Momentum Lebaran Idul Fitri acap kali dimanfaatkan lembaga pemerintahan/BUMN dan swasta untuk menggelar mudik gratis bagi masyarakat yang ingin pulang ke kampung halaman berlebaran bersama keluarga.

Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno menilai, program mudik gratis ini perlu dievaluasi dalam sistem pendaftaran.

Djoko menyarankan, mudik gratis yang menggunakan bus baik yang dibuka oleh pemerintah, BUMN dan swasta dibuatkan dalam satu aplikasi. 

"Semua penyelenggara mudik gratis sepakat menggunakan aplikasi yang sama baik itu pemerintah, BUMN, pemda dan swasta," kata Djoko, Selasa (19/3/2024).

Pasalnya, tegas Djoko, banyak ditemukan pemudik yang mendaftar secara ganda pada program mudik tahun-tahun sebelumnya. Dengan satu aplikasi itu, masyarakat tidak bisa memilih banyak pendaftaran seperti mudik masa lalu.

"Sistem sekarang ini, jika pemudik sudah mendaftar dan tidak ikut tanpa pemberitahuan, belum ada sanksi," tuturnya.

Alhasil, ditemukan sejumlah bus kursi kosong dan sejumlah bus terpaksa tidak diberangkatkan, lantaran penumpang yang sudah mendaftar tidak hadir. 

"Bisa jadi mendaftar lebih dari satu penyelenggara mudik gratis dan memilih penyelenggara yang memberikan parcel menarik," tutupnya. (DID)