CARITAU JAKARTA - Mobilitas Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sangat tinggi di Ibu Kota dalam mengurus persoalan banjir dan kemacetan warisan pejabat sebelumnya.

Ketua Forum Warga Kota (Fakta) Jakarta Azas Tigor Nainggolan menilai, bukan hal yang mudah menangani masalah Jakarta, terlebih Heru juga mengemban amanah sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) RI. Sehingga, kata Azas Tigor, Heru memiliki kewajiban melayani Presiden Jokowi dalam menjalani tugas kenegaraan.

Baca Juga: Diduga Rugikan Negara Rp1,1 Miliar, Ini Penjelasan Kejari Soal Kasus Pajak Indra Charismiadji

“Pak Pj Gubernur Heru bolak-balik mengerjakan tugasnya yang harus diselesaikan. Misalnya bolak-balik ke lapangan, kampung, dinas dan kementerian untuk menyelesaikan pelayanan serta fasilitas publik,” kata Azas Tigor Nainggolan pada Rabu (15/3/2023).

Selama enam bulan menjabat sebagai kepala daerah, kata Tigor, Heru sering blusukan ke kampung-kampung terutama yang rentan dihantam banjir. Bahkan dia menjalin komunikasi yang intens dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono untuk menyelesaikan persoalan banjir.

Salah satu program yang tengah menjadi prioritas adalah proyek lanjutan normalisasi Sungai Ciliwung dan sodetan ke Kanal Banjir Timur (KBT). Kedua proyek ini, ujar Tigor, sempat mandek di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (2017-2022).

“Jadi Heru ini mengerjakan apa yang tidak dikerjakan oleh Anies. Dia (Anies) kan bilangnya mau naturalisasi, rupanya nggak jalan-jalan akhirnya Heru yang mengeksekusi lewat normalisasi dan sodetan Sungai Ciliwung,” ucap Tigor.

“Sekarang sudah mulai ganti rugi lahan (pembebasan lahan), jadi ada progres yang sudah dicapai oleh Heru,” lanjut mantan Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) ini.

Menurut dia, kepemimpinan Heru dalam mengentaskan banjir lebih terarah dibanding Anies. Sebagai contoh, Anies menggiatkan pembangunan sumur resapan di bantaran sungai dan KBT, seharusnya program penghijauan yang lebih diutamakan.

“Dibanding bikin sumur resapan di pinggir sungai dan kali, harusnya dia memperbaiki saluran yang ada di sekitarnya sehingga air bisa lebih lancar ke sungai maupun kali,” jelasnya.

Meski demikian, Tigor mengakui bahwa Heru memang melanjutkan proyek sumur resapan warisan Anies. Namun dia mengingatkan, proyek yang dikerjakan Heru lebih sempurna dibanding Anies.

“Heru bikin sumur resapan nggak kayak Anies yang asal bangun sampai ban mobil ada yang terperosok. Heru bikin sumur resapan di tempat-tempat yang aman pengendara dari pengendara dan di tempat yang membutuhkan,” katanya.

Tigor menegaskan, banjir kali ini tidak kunjung selesai karena Anies tidak menyelesaikan kewajibannya atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang memenangkan korban banjir Kali Mampang, Jakarta Selatan. Dalam amar putusannya, PTUN DKI Jakarta mewajibkan Anies melakukan pengerukan Kali Mampang agar tuntas sampai ke Pondok Jaya dan penurapan Kali Mampang di Kelurahan Pela Mampang.

“Kali Mampang itu kan sebetulnya kewajiban Anies karena berdasarkan putusan PTUN Jakarta untuk mengeruk. Dia (Anies) akhirnya batal mengajukan banding, itu kan sekarang nggak dinormalisasi sehingga sekarang banjir di Kemang,” jelasnya.

Tidak hanya menangani banjir, kata dia, Heru juga konsen terhadap persoalan lainnya yaitu kemacetan. Salah satu upayanya adalah menggandeng Kementerian Perhubungan untuk menambah fasilitas jalur kereta di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat karena menjadi simpul transit bagi warga yang ingin ke Tangerang, Bekasi, Depok dan Bogor.

“Dia langsung sudah ngomong dengan Pak Erick Thohir (Menteri BUMN) dan Pak Budi Karya (Menteri Perhubungan) agar Stasiun Tanah Abang dikembangkan. Itu kan jelas program dan pencapaiannya, jadi nggak bisa disamakan Heru dengan Anies,” ucapnya. (DID)

Baca Juga: Anies Baswedan Bakal Terima Tantangan Mahasiswa Unhas untuk Bedah Gagasan