CARITAU JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terang-terangan tak suka dibuli. Dirinya pun mengancam akan membawa ke ranah hukum, bagi siapa yang membulinya pada Pemilu 2024 ini.

Hal itu ditegaskan Presiden RI Ke-5 itu saat menghadiri perayaan HUT ke-51 PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2024).

"Jangan macam-macam. Jangan saya dibully. Kalau kali ini saya sudah janji kalau dalam kampanye ini saya dibuli-buli. Saya pun sudah punya loh yang namanya pengacara-pengacara," tegas Megawati.

Dirinya mengklaim tidak akan bermain-main dengan janjinya itu serta tidak mau lagi membiarkan orang-orang terus melakukan perundungan kepadanya.

"Saya tepat janji lho. Waktu sebelumnya mau dibully kayak apa terserah saja, tapi saya pernah bilang jangan saya di-bully ketika pemilu ya. Saya bukan nakutin itu kata kebenaran saya," ujar Megawati.

Dalam orasinya, Megawati menjelaskan tema HUT PDIP 'Satyam Eva Jayate’ yang berarti Kebenaran Pasti Menang. Dia menyebut pemilu bukan alat elite politik untuk melanggengkan kekuasaan dengan segala cara.

“Setelah pemilu gak ribut saya, kalau rakyat memilih ya sudah, kekuasaan gak langgeng lho, yang langgeng yang di atas. Kekuasaan akan berhenti apa pun jabatannya. Kan sedih ya," tutur Mega.

Baru-baru ini hubungan Presiden dengan PDIP dikabarkan merenggang pascamajunya anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari kubu Prabowo Subianto. Dalam Pilpres 2024, PDIP mengusung calon presiden Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden Mahfud MD.

Sementara Gibran digandeng oleh capres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, yang disokong mayoritas partai pendukung pemerintah seperti Gerindra, Golkar, PAN, PSI, Gelora, Garuda, Demokrat hingga PBB.

Presiden Jokowi mengunjungi sejumlah negara Asia Tenggara pekan ini – Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam. Hari ini kepala negara bertemu dengan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr di Istana Malacanang, Manila.

"Nggak lah (bukan menghindari HUT PDIP), pasti sudah ada rencana yang sudah diatur," kata Ari dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Sekretariat Negara pada Jumat, 5 Januari 2024. (DID)