CARITAU MAKASSAR – Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus Polda Sulsel kembali didesak terkait penanganan dugaan korupsi pengelolaan Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 di Dinas Sosial Provinsi Sulsel tahun anggaran 2020.

Salah satunya, Lembaga Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi yang meminta agar Polda Sulsel segera memberikan kepastian hukum terkait kasus tersebut.

“Kasus ini sempat heboh tapi kami heran tak ada lagi terdengar perkembangan penanganannya sudah sampai di mana, disetopkah atau bagaimana?," ungkap Ketua Badan Pekerja ACC Sulawesi Kadir Wokanubun, Selasa (25/1/2022).

ACC Sulawesi, kata dia, mendukung penuh jika pengungkapan kasus dugaan korupsi pengelolaan bansos Covid-19 oleh Dinsos Sulsel tahun 2020 itu terus dilanjutkan hingga ke pengadilan.

“Kasus ini kan dulu sempat heboh karena ada disebut dugaan keterlibatan oknum pejabat teras di Pemprov Sulsel sebelumnya. Sehingga tentu kita dukung Polda Sulsel lanjutkan penyelidikannya jangan berhenti tanpa ada alasan hukum yang rasional,” pintanya.

Ia berharap penyelidikan kasus bansos Covid-19 oleh Dinsos Sulsel tahun anggaran 2020 itu segera dimaksimalkan agar menemui kepastian hukum.

“Pintu masuk penyelidikan kemarin itu kan sudah jelas. Di mana ada oknum kepala bidang di Dinsos Sulsel yang bernyanyi dan mengungkapkan ada aroma korupsi dalam pengelolaan bansos yang dimaksud. Sehingga jadi acuan untuk diselidiki lebih lanjut,” tandasnya.

Sementara itu, Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel, Kompol Fadli mengatakan, kasus dugaan korupsi pengelolaan Bansos Covid-19 Sulsel tetap berjalan.

Kata dia, perkara korupsi penanganannya tidak makan waktu sedikit. Mengingat, harus dilaksanakan sedetail mungkin. 

"Korupsi itu lama prosesnya bukan bulanan apalagi harian bos," kata Faldi kepada Caritau.com.

Sampai saat ini proses penyidikan seolah mandek karena pihak penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara (PKN) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (KEK)