CARITAU JAKARTA – Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto mengklaim wacana usulan penundaan pemilu 2024 merupakan bagian dari aspirasi masyarakat yang harus diterima.

Oleh sebab itu, usai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, di gedung Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (10/3/2022), pihaknya mengaku akan menyerap aspirasi tersebut.

Airlangga mengungkapkan, usulan penundaan Pemilu itu merupakan aspirasi dari masyarakat, maka partai yang digawanginya (Golkar) tidak ingin menolak usulan yang diklaim dirinya sebagai bagian dari aspirasi masyarakat.

"Kita harus mengerti yang namanya aspirasi. Aspirasi tidak boleh ditolak apalagi aspirasi itu dari masyarakat. suara Golkar suara rakyat. Nah itu demikian," ujar Airlangga. 

Menurut Airlangga penundaan pemilu memerlukan sebuah pertemuan pembicaraan antara ketua umum partai politik, oleh sebab itu untuk mencapai sebuah konsesus harus ada kesepakatan politik antar ketua umum parpol.

"Ini perlu dibicarakan secara konsensus antara ketum-ketum partai dan kita ini bukan pemilu atau keputusan model barat tapi model Indonesia masyarakat mufakat konsensus untuk gotong royong dan terbukti dari penanganan pandemi covid dan pemilu," ujar Airlangga.

Airlangga juga menyampaikan sebelumnya Presiden Jokowi telah mengatakan siapa saja boleh memberikan usul terkait penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan, namun tetap memperhatikan aturan yang ada.

Sehingga, Airlangga menekankan pentingnya membangun komunikasi antar elite parpol di tanah air, terutama terkait wacana penundaan pemilu yang disampaikan masyarakat.

"Dari bapak Presiden sendiri sudah jelas bahwa aspirasi demokratis itu tetap harus teguh namun juga tentu kita melihat koridor-koridor yang ada. Sehingga tentu biasanya dalam hal-hal tertentu komunikasi antar partai pimpinan politik menjadi penting," kata Airlangga.

Meski begitu, Airlangga juga mengingatkan dalam situasi ke depan, di sisi lain indonesia juga akan menghadapi tantangan berat, terutama masalah perekonomian.

"Namun kita berkonsentrasi menangani tantangan terbesar karena ini kita juga menghadapi bulan Ramadan dan juga lebaran di mana harga-harga pangan itu menjadi kepentingan 270 juta penduduk. Dan sebagai partai politik kita mengutamakan kepentingan masyarakat," katanya. (GIBS)