CARITAU MAKASSAR – Rencana pelantikan Ni'matullah Rahim Bone menjadi Ketua Demokrat Sulsel periode 2022-2027 oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat AHY ditunda. Sebelumnya muncul ancaman beberapa kader Demorkat bakal memboikot kedatangan AHY di Bandara Sultan Hasanuddin jika nekad melantik.

Ni'matullah rencananya dilantik 22 Mei 2022 mendatang, namun ternyata ditunda setelah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengundur jadwal kedatangannya ke Makassar. 

Baca Juga: AHY: Prabowo Beri Wejangan Tentang Kolaborasi

“Pelantikan diundur lagi. Sedianya tanggal 22 Mei, tapi mungkin DPP ada pertimbangan. Jadi pelantikan diundur lagi. Kita belum dapat jadwal barunya,” kata Ketua Tim Kerja Pelantikan Nurlinda Salengke, di Makassar, Rabu (18/5/2022).

Menurut Nurlinda, penundaan dilakukan karena Ketua Umum AHY belum bisa datang ke Makassar dan dia mengaku tidak tahu alasannya. 

“Kita belum tahu jadwal baru dari DPP. Yang pasti kita ikut saja keputusan DPP,” tandasnya. 

DPC Maros Boikot AHY 

Sebelum muncul penundaan pelantikan, Ketua DPC Partai Demokrat Maros Amirullah Nur Saenong mengancam akan memboikot kedatangan AHY di Bandara Sultan Hasanuddin yang terletak di Kabupaten  Maros jika tetap melantik Ni'matullah RB.

"Di bandara saya boikot, tidak akan saya keluarkan dari bandara kalau kayak begitu. Maros itu punya bandara, kalau saya boikot di bandara itu repot," tegas Amirullah beberapa waktu lalu. 

Pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat memang memantik polemik setelah keluar keputusan DPP menunjuk Ni'matullah, sementara kubu Ilham Arief Sirajuddin (IAS) tidak terima.

Sebanyak 16 DPC pendukung IAS merasa keputusan DPP tidak memperhatikan keinginan mayoritas kader di Sulsel, sehingga melayangkan protes ke mahkamah partai.

Menurut Amirullah, seharusnya DPP Partai Demokrat menunda pelantikan sembari menunggu keputusan mahkamah partai.

"Kita minta sebaiknya DPP menunda pelantikan sambil menunggu verifikasi mahkamah partai," jelasnya.

Mantan anggota DPRD Maros ini menegaskan, pihaknya tidak segan-segan menempuh jalur kekerasan.

"Kita tolak kedatangan DPP, siapapun yang mau datang itu untuk melantik. Kalau kita secara himbauan tidak bisa, kekerasan pun kita lakukan. Unjuk rasa gitu kan ikuti prosedur. Jangan mau melantik saja," katanya.

Menurut Amirullah, DPP seharusnya memverifikasi alasan 16 DPC menolak Ni'matullah saat Musda dan bukannya mengabaikan aspirasi mayoritas kader.

"DPP hadir di sini untuk verifikasi apa yang terjadi. Kalau kita menolak LPJ itu pasti ada apa-apa. Kalau sampai DPP membuat jadwal pelantikan, kita akan menghalangi," tegasnya.

Amirullah juga menegaskan bahwa 16 DPC tidak akan pernah mengakui Ni'matullah dan tidak akan hadir dalam pelantikan nantinya.

"Kalau dipaksakan melantik kita akan protes dan pasti kita tidak akan hadir," pungkasnya.(KEK)  

Baca Juga: Temui Jaksa Agung, AHY Perkuat Kerja Sama untuk Tuntaskan Isu Pertanahan