CARITAU JAKARTA – Tiba-tiba saja muncul Dewan Kolonel di DPR RI, yang bagi sebagian orang segera mengingatkan pada nama Dewan Jenderal yang muncul di masa-masa akhir kepemimpinan Presiden Soekarno.

Rocky Gerung, misalnya, melalui Channel YouTube Rocky Gerung Official yang dipublish Rabu (21/9/2022), mendiskusikan tentang Dewan Kolonel yang dibentuk anggota Fraksi PDI-P di DPR, di mana dalam diskusi itu sempat dibahas soal pemilihan nama Dewan Kolonel yang mengingatkan orang pada Dewan Jenderal di era Presiden Soekarno.

Baca Juga: Siap Hadapi Prabowo di Debat Capres Kedua, Timnas AMIN: Anies Siap 100%

"Itu soal menarik, berbicara strategi PDI-P untuk mengatur politik dengan melalui Dewan Kolonel, kan itu yang lagi heboh sekarang," kata Rocky.

Rocky pun mencoba menafsirkan bahwa pemilihan nama kolonel merujuk pada strata kepangkatan militer yang paling efektif karena kolonel masih memimpin pasukan.

"Kalau jenderal sudah elit, sifatnya sudah politis. Jadi itu kira-kira. Kita nggak tahu kenapa istilah kolonel yang dipakai, itu untuk efektifitas komando," papar Rocky.

Terlepas dari penafsiran Rocky, Dewan Kolonel di DPR merupakan sebutan bagi 12 anggota Fraksi PDI Perjuangan yang merupakan loyalis Puan Maharani yang bergabung untuk berjuang mendongkrak tingkat elektabilitas Ketua DPR RI itu demi kepentingan Pilpres 2024.  

Trimedya Panjaitan, anggota Fraksi PDI-P DPR yang menjadi Koordinator Dewan Kolonel, mengaku bahwa tugas Dewan Kolonel tak lain mendongkrak citra serta elektabilitas Puan Maharani.

"Bagaimana mewangikan Mbak Puan di dapil (dareah pemilihan) kita masing-masing. Kalau program rigid enggak, tapi kita merasa, kita khawatir kalau bukan darah Bung Karno, ini nasib keluarga Bung Karno sama seperti nasib keluarga Soeharto di Golkar," ujarnya kepada wartawan, Selasa (20/9/2022).

Masih menurut Trimed, panggilan akrabnya, Dewan Kolonel tak memiliki struktur resmi, meski di setiap komisi dari sebelas komisi yang ada di DPR terdapat anggota Fraksi PDI-P yang termasuk Dewan Kolonel.

Dia pun menyebut bahwa nama Dewan Kolonel diusulkan oleh Johan Budi SP, anggota Fraksi PDI-P DPR yang juga mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  dan mantan juru bicara Presiden Jokowi.  

"Habis rapat ada pengarahan Mbak Puan kan. Pembina fraksi cuma satu, Mbak Puan saja. Kemudian masuk ruang pimpinan fraksi, Johan Budi bilang kita loyalis Mbak harus buat sesuatu, Dewan Kolonel," kata Trimedya.

Mbak Puan Setuju

Johan Budi sendiri membenarkan bahwa Dewan Kolonel yang dibentuk sekitar dua bulan lalu itu, merupakan sebuah tim yang terdiri dari para loyalis Puan Maharani di DPR untuk persiapan Pilpres 2024.

Meski demkian, menurut Johan, Dewan Kolonel tidak memiliki kaitan dengan DPP PDI-P dan mereka tetap akan menunggu keputusan Megawati Soekarnoputri terkait capres yang bakal diusung PDI-P di Pilpres 2024.

"Bagaimana ini kita yang mendukung Mbak Puan? Bagaimana kalau kita bikin tim? Tim yang ikut membantu Mbak Puan untuk jadi capres. Ini enggak ada kaitannya sama DPP ya. Tapi kami di fraksi ada sekelompok orang, ingin menjadi timnya Mbak Puan untuk persiapan Pilpres (2024)," kata Johan Budi, di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Johan juga menjelaskan bahwa Dewan Kolonel bakal bertugas menyosialisasikan Puan di daerah, misalnya Johan, mengaku akan mengenalkan Puan ke masyarakat di daerah pemilihannya yakni Dapil Jatim VII tanpa menyebut Puan sebagai Capres 2024.

"Kalau lagi kunjungan ke daerah dan ketemu dengan masyarakat, nanti saya perkenalkan Mbak Puan, Ketua DPR RI kita, cucunya Bung Karno, tapi enggak ngomongin capres ya. Prestasi-prestasinya," kata Johan yang Dapilnya meliputi Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan dan Ngawi.

Menurut Johan, Dewan Kolonel awalnya beranggotkan enam anggota Fraksi PDI-P DPR dan kini sudah beranggotakan 12 orang.

Nama-nama yang beredar:

Komisi I - Dede Indra Permana dan Sturman Panjaitan. 

Komisi II - Junimart Girsang

Komisi III - Trimedya Panjaitan

Komisi IV - Riezky Aprilia

Komisi V - Lasarus 

Komisi VI - Adi Satriyo Sulistyo

Komisi VII - Dony Maryadi Oekon.

Komisi VIII -Esti Wijayati 

Komisi IX - Abidin Fikri

Komisi X -  Agustin Wilujeng. 

Komisi XI - Hendrawan Supratikno dan Masinton Pasaribu

Hal terpenting dari pernyataan Johan tak lain bahwa Puan menyetujui keberadaan Dewan Kolonel begitu Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto melapor kepada Puan.

"Kita bentuk Dewan Kolonel, berkembang, terus dilaporkan ke Mbak Puan. Mbak Puan setuju," tegas Johan.

Johan tak sekedar bicara. Puan Maharani memberi sinyal mendukung keberadaan Dewan Kolonel. 

"Inisiatif ini sah-sah saja, selama dibangun dengan didasari semangat gotong royong," kata Puan dalam keterangannya, Rabu (21/9/2022).

Puan justru berharap agar Dewan Kolonel dapat membantu menjalankan tugas-tugas partai, khususnya sesuai arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri terkait persiapan menghadapi Pemilu 2024.

"Instruksi dari Bu Ketum adalah semua kader, simpatisan, struktural partai harus mempersiapkan diri untuk menyongsong tahun 2024. Turun ke lapangan, turun ke bawah untuk bertemu dengan rakyat," kata Puan.

Elektabilitas di bawah Ganjar

Jika memang tugas Dewan Kolonel tak lain mendongkrak elektabilitas Puan, tampaknya mereka perlu kerja keras dan cerdas. 

Maklum saja, berdasarkan hasil survei terbaru dua lembaga survei, tingkat elektabilitas cucu Presiden Soekarno itu masih jauh di bawah tiga nama besar yang stabil berada di peringkat atas berbagai survei seperti Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDI-P Ganjar Pranowo, Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

Hasil survei Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) yang digelar 3-18 Agustus 2022, menyebut elektabilitas Puan sebagai bakal capres 2024 bertengger di peringkat empat. 

Berdasarkan survei KedaiKOPI di mana responden tak diberi pilihan nama capres, Puan meraih 9,6%.

"Puan elektabilitasnya sudah meningkat cukup pesat dan berada di urutan tertinggi keempat," kata Ashma Nur Afifah, peneliti Senior Lembaga Survei KedaiKOPI saat merilis hasil surveinya di Jakarta, Jumat (9/9/2022). 

Toh, Puan masih kalah dibanding Ganjar Pranowo (26%), Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (18%) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (14,5%). 

Namun Puan mengungguli nama besar lain seperti Ridwan Kamil (7,7%), Sandiaga Uno (1,5%), Agus Harimurti Yudhoyono (1,3%), atau Muhaimin Iskandar (1,3%).

Hasil sedikit berbeda ditunjukkan survei Poltracking Indonesia yang berjudul ‘Proyeksi Peta Koalisi Pilpres 2024’ yang dirilis Rabu 31 Agustus 2022, di mana tingkat elektabilitas Puan sebagai capres masih di angka 2,2% atau berada di peringkat delapan dari10 nama, meski dia mengungguli Khofifah Indar Parawansa 2,2% dan Airlangga Hartarto 1,7%.

Berdasarkan survei yang digelar 1-7 Agustus 2022 dengan jumlah sampel 1.220 responden dengan tingkat kepercayaan 95% itu, elektabilitas capres tertinggi masih diisi Ganjar (26,6%), Prabowo Subianto (19,7%) dan Anies Baswedan (17,7%).

“Elektabilitas mereka (bertiga) dua digit. Selain mereka semuanya di bawah dua digit,” kata Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia.

Hal yang menarik dari survei Poltracking Indonesia, hasil elektabilitas partai politik menunjukkan PDI-P tetap tertinggi 20,4%, diikuti Gerindra 10,5%, Golkar 9,5%, Partai Demokrat 8,6%, PKB 8,0%, Partai NasDem 6,7%, PKS 5,2%, PAN 4,1% dan PPP 3,1%.

Hanta mengatakan, setiap partai politik pasti akan berkoalisi di Pilpres 2024, sehingga partai harus mampu berkompromi dan mampu mengukur diri sejauh mana kepentingannya dapat diartikulasikan bersama koalisinya. 

"Dalam konteks kali ini, ujian partai akan semakin bertambah dengan banyaknya kandidat-kandidat potensial yang muncul bukan dari kader internal partai," tegas Hanta.

PDI-P meski bisa disebut pengecualian karena tanpa berkoalisi pun bisa mencalonkan capres dan cawapres, tampaknya memang tetap harus berkoalisi untuk bisa memenuhi target mereka mencetak hattrick memenangkan presiden setelah sukses mengantar Jokowi dua periode.

Persoalan memang berpotensi muncul, saat nanti Megawati Soekarnoputri harus menentukan siapa capres yang bakal mereka usung, apakah Ganjar yang elektabilitasnya stabil di peringkat atas, atau Puan yang kini elektabilitasnya terus didongkrak, termasuk nantinya oleh Dewan Kolonel. 

Nah, tampaknya Dewan Kolonel memang mengemban tugas berat menggenjot elektabilitas Puan hanya dalam rentang setahun sampai pendaftaran capres dan cawapres untuk Pilpres 2024 ditutup pada 25 November 2023. 

Mungkin Rocky Gerung benar, bahwa pemilihan nama Dewan Kolonel lebih merujuk pada efektivitas komando. Tentu saja komando agar Puan wangi dan layak tanding sebagai capres pada Pilpres 2024. (BIM)

Baca Juga: Anies Lebih Pilih Pentingkan Pendidikan dan Kesehatan daripada IKN