CARITAU TEL AVIV - Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi mengungkapkan, pemerintahanya tengah menyiapkan “prosedur yang diperlukan” untuk menutup operasi televisi Al Jazeera yang berkantor di Israel.

Hal tersebut dibahas dalam sebuah sesi pertemuan Komite Keamanan Nasional di Knesset (parlemen Israel) untuk membahas rancangan undang-undang (RUU) yang memungkinkan Karhi memerintahkan penutupan media yang dianggap merugikan dan mengganggu keamanan nasional.

“Kami menyiapkan prosedur yang diperlukan untuk penutupan Al Jazeera. Ada masalah lain yang mungkin perlu kita selesaikan,” katanya, dikutip dari laporan Antara, Jumat (23/2/2024).

Baca Juga: Benjamin Netanyahu Bantah Kesepakatan Soal Sandera dengan Hamas

RUU tersebut disetujui oleh pemerintah pada 12 Februari dan lolos pembahasan pertama di Knesset.

Berdasarkan RUU tersebut, menteri komunikasi akan diberi kewenangan untuk menutup jaringan asing yang beroperasi di Israel, dan menyita peralatan mereka jika menteri pertahanan mengidentifikasi bahwa siaran mereka menimbulkan bahaya nyata bagi keamanan negara.

Karhi sebelumnya menuduh saluran berita asal Qatar tersebut bekerja untuk melawan kepentingan pertahanan Israel, dan memicu sentimen anti-Israel.

“Kami berhasil mengubah peraturan darurat dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan kami menerapkannya – kami menutup [saluran Lebanon] Al Mayadeen,” demikian pernyataan Knesset mengutip ucapan Kahri.

“Media-media ini menghasut untuk melawan Israel, dan merupakan saluran yang mencekoki warga Arab Israel dan mereka yang berada di Otoritas Palestina,” ujar dia menambahkan.

Al Jazeera memiliki kantor di Israel dan tim koresponden yang bekerja sepanjang tahun, termasuk meliput perang Israel yang sedang berlangsung di Jalur Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 29.300 orang sejak 7 Oktober. (IRN)

Baca Juga: Sekjen PBB Segera Temui Donatur UNWRA Soal Tuduhan Israel