CARITAU JAKARTA - Kebijakan PT Garuda Indonesia yang mengeluarkan aturan larangan penggunaan jilbab atau hijab bagi pramugarinya mendapat sorotan. Belakangan, imbas kebijakan tersebut, Dirut Garuda Indonesia didesak mundur.

Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama mendesak Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk memecat Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra. Menurutnya, sebagai maskapai penerbangan 'plat merah' Garuda Indonesia dapat lebih menghormati agama.
 

"Dirut Garuda harus di pecat ini. Masa BUMN seperti ini. Harusnya karena Garuda adalah BUMN maka kebijakannya harus lebih menghormati Agama yang ada di Indonesia,” ujar Haris dalam akun twitter @knpiharis, Senin (6/2/2023).

Larangan berjilbab bagi pramugari Garuda Indonesia ini diungkapkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Menurutnya, ada maskapai penerbangan di Indonesia yang melarang pramugari mengenakan jilbab saat bertugas. Dia menegaskan, jika larangan penggunaan jilbab tersebut benar ada, maka larangan itu tidak relevan.

“Jadi kalau ada larangan berjilbab agak aneh, saya kira kita cek lagi, perlu diteliti itu,” kata Wapres Ma’ruf Amin di Istana Kepresidenan Yogyakarta, Sabtu (4/2/2023).

Sementara Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengklaim, pihaknya secara prinsip tidak melarang penggunaan jilbab bagi pramugarinya. Pihaknya mengaku sedang melakukan kajian, khususnya tentang kesiapan penggunaan jilbab.

"Diskusi terus kami intensifkan, khususnya terkait kesiapan penggunaan jilbab pada seragam pramugari yang tidak hanya ditinjau dari kepentingan aspek service dan safety namun utamanya juga memastikan terjaganya kepentingan pramugari sebagai garda terdepan pelayanan penerbangan Garuda Indonesia yang bergerak di segmen penerbangan full service," ujar Irfan Setiaputra dalam keterangan tertulis.

Irfan mengatakan kajian yang komprehensif dibutuhkan untuk menyesuaikan kebijakan atribut seragam pramugari. Untuk itu, pihaknya harus mengkaji secara komprehensif dan prudent atas penyesuaian kebijakan atribut seragam awak pesawat baik dari aspek operasional maupun aspek penunjang lainnya atas kepentingan profesi awak pesawat.

Irfan juga mengklaim pihaknya telah melakukan komunikasi ke pihak terkait untuk memastikan kesiapan penggunaan jilbab bagi pramugari Garuda Indonesia dapat dilandasi oleh kebijakan operasional yang komprehensif.

"Oleh karenanya saat ini Garuda Indonesia terus menjalin komunikasi intensif dengan berbagai stakeholder terkait untuk memastikan kesiapan penggunaan jilbab bagi pramugari Garuda Indonesia dapat dilandasi oleh kebijakan operasional yang komprehensif," pungkas Irfan. (DID)