Caritau JAKARTA  -- Tudingan Direktur YLBHI Agustinus Edy Kristianto bahwa Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), berbisnis tes PCR (polymerase chain reaction) sejak awal pandemi melalui PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) diluruskan juru bicaranya Jodi Mahardi.

"Tidak ada maksud bisnis dalam partisipasi Toba Sejahtra di GSI, apalagi Pak Luhut sendiri selama ini juga selalu menyuarakan agar harga tes PCR ini bisa terus diturunkan sehingga menjadi semakin terjangkau buat masyarakat," kata Jodi, di Jakarta, Senin (1/11/2021).

Jodi meluruskan, Luhut terlibat mendirikan PT GSI tujuannya hanya mendorong pihak swasta yang hendak membantu penanganan pandemi.

Menurut Jodi, pada awal 2020 saat pandemi Covid-19 mulai merebak, ada sejumlah pengusaha yang berniat membantu penanganan pandemi dan kemudian mengajak Luhut mendirikan PT GSI yang berfokus melayani tes Covid-19.

GSI pun didirikan pada April 2020 sebagai solusi atas sulitnya masyarakat melakukan tes Covid-19 di awal pandemi. Sejumlah pengusaha besar pun patungan mendirikan PT GSI dan kantor pertama pun sumbangan salah seorang pengusaha. Pemilik saham di antaranya PT Adaro Energy dan PT Indika Energy Tbk, selain PT Toba Sejahtra dan PT Toba Bumi Energi milik Luhut yang mengantongi 242 lembar saham senilai Rp 242 juta.

"GSI ini tujuannya bukan untuk mencari profit bagi para pemegang saham. Sesuai namanya, GSI ini Genomik Solidaritas Indonesia, memang ini adalah kewirausahaan sosial," tegas Jodi sembari menyebut Luhut tak memiliki kontrol di GSI karena sahamnya di bawah 10%.

Oleh karena PT GSI bergerak di bidang kewirausahaan sosial, maka tidak pernah membagikan deviden termasuk buat Luhut karena keuntungan justru digunakan untuk menggelar tes Covid-19 gratis secara massal.

Jawa-Bali Tak Wajib PCR

Sebelumnya, Agustinus Edy Kristianto, eks Direktur YLBHI, menyebut sejumlah menteri Presiden Joko Widodo yang terlibat bisnis tes PCR dan para menteri itu terafiliasi dengan PT GSI sebagai penyedia jasa tes Covid-19.

Menurut Edy, PT GSI yang memiliki lima cabang di Jakarta yang mengelola laboratorium untuk tes PCR didirkan sejumlah perusahaan besar, di antaranya PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra yang keduanya anak perusahaan PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) milik Luhut.

Edy juga menyebut Menteri BUMN Erick Thohir yang punya keterkaitan dengan Yayasan Adaro Bangun Negeri yang terhubung dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO) yang dipimpin oleh Boy Thohir.

Tudingan Edy bermula dari kritik keras masyarakat terhadap pemerintah yang mewajibkan tes PCR itu sebagai syarat perjalanan jarak jauh menggunakan pesawat karena harganya yang dinilai mahal dan memberatkan.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mendengar desakan masyarakat dan menyampaikan bahwa tes PCR tak lagi menjadi syarat naik pesawat. Masyarakat cukup melakukan tes antigen Covid-19.

"Untuk perjalanan akan ada perubahan yaitu untuk wilayah Jawa dan Bali, perjalanan udara tidak lagi mengharuskan menggunakan tes PCR," jelas Muhadjir melalui konferensi pers, Senin (1/11/2021).

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, saat Weekly Press Briefing, Senin (1/11/2021), menyambut baik keputusan untuk kembali mengizinkan penggunaan hasil tes antigen sebagai syarat naik pesawat karena mengurangi beban ekonomi masyarakat pengguna moda pesawat.

"Tentang tes antigen untuk perjalanan Jawa-Bali, menjadi harapan kita bahwa tes antigen ini bisa menjadi salah satu bagian dari testing dan tracing, karena PCR ini tentunya biaya masih mahal. Keputusan (antigen) tidak membebani masyarakat, tapi juga pada saat yang bersamaan mengendalikan Covid-19," kata Sandiaga.(bim)