CARITAU JAKARTA - Safari politik Anies Baswedan dibeberapa wilayah menjadi sorotan. Baru-baru ini, politisi PDIP, Ruhut Sitompul pun turut memberikan kritik kepada Anies yang akhir-akhir ini dinilainya telah mencuri start kampanye.

Ruhut mengingatkan Anies agar menjaga etika perpolitikan Indonesia.

Baca Juga: Terapkan 'Contract Farming', Anies Baswedan Jamin Hasil Panen Petani Pekalongan

"Ingat masih bakal calon belum di atas 20 %. Jadi baru Calon Nasdem," cuit Ruhut pada unggahan akun Twitternya @ruhutsitompul dikutip pada Sabtu, (17/12/2022).

Tudingan Anies curi start yang diungkap Ruhut berdasar narasi Anies ketika melakukan kunjungan ke daerah. 

"Mendengar narasinya dan pergerakannya terang benderang sudah curi start dan tolong diingat etika harus dijunjung tinggi dalam berpolitik. Jadi tidak menghalalkan semua cara MERDEKA," ujar Ruhut.

Diketahui safari politik Anies Baswedan belakangan ini semakin gencar dilakukan ke sejumlah daerah. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai telah mencuri start kampanye sampai-sampai ada pihak yang melaporkannya ke Bawaslu.
 

Anies Baswedan sendiri merupakan salah satu kandidat terkuat sebagai calon presiden pada pemilu 2024 nanti. Meski begitu, Anies belum sepenuhnya menjadi capres yang diusung oleh NasDem. Anies baru memegang setengah tiket dari NasDem yang artinya Anies adalah bakal calon presiden.

Sebelumnya, Anies Baswedan dilaporkan kelompok masyarakat bernama Aliansi Pemuda Cinta Demokrasi ke Badan Pengawas Pemilu terkait dugaan melakukan pelanggaran kampanye saat safari politik ke Aceh pada 2 Desember 2022.

Semula laporan mereka belum dapat diterima Bawaslu karena pelapor dinilai belum memenuhi semua persyaratan.

Tetapi kemarin, pelapor menyatakan telah melengkapi semua syarat yang dibutuhkan.

"Alhamdulillah bukti berkas tiga rangkap sudah lengkap dan sudah kami serahkan (kemarin)," kata Koordinator APCD Husni Jabal dalam keterangan pers, Kamis (8/12/2022).

Anies dan Partai Nasdem dinilai telah mencuri start kampanye dan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilu. (DID)

Baca Juga: AMIN Kuasai Pulau Jawa